BacaBerita01 - “Kenapa Ahok merasa seperti diposisikan sebagai kepala negara saja? Kemudian tuntutan tersebut disebut makar. Jadi jika tuntutan untuk menegakkan hukum kepada kepala daerah yang berstatus terdakwa, kemudian dihukumi dengan makar,” katanya, Sabtu (1/4/2017).

Hidayat Nur Wahid (HNW) politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga Wakil Ketua MPR RI berpendapat jika penangkapan terhadap Aksi Bela Islam 313 membuat posisi Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi seolah-olah sebagai kepala negara.

HNW menuturkan jika aksi 313 tersebut menuntut penegakan hukum. Ia menyatakan jika mereka menyuarakan tentang penegakan hukum terhadap kepala daerah seperti yang diatur dalam undang-undang pemerintah daerah.

“Itu adalah sebuah teks hukum yang jelas. Tuntutan untuk hal ini adalah hak warga,” jelasnya.

Lebih lanjut, HNW menyatakan jika tuduhan makar terhadap penggerak aksi 313 adalah sebuah interpretasi yang dipaksakan. Baginya, ini seperti sedang unjuk kekuasaan dari pihak kepolisian.

“Jika begini cara memahami undang-undang, kelak ada orang yang bersuara menuntut pemerintah misalnya, bisa saja orang langsung dikenakan pasal makar,” katanya.

HNW sangat kecewa dengan tuntutan warga perihal undang-undang tentang kepala daerah dan dibawa-bawa ke pasal makar. Ia menilai polisi digunakan sebagai alat kekuasaan dan tidak digunakan untuk instrumen penegakan hukum.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Fahmi Salim juga menyatakan jika penangkapan para aktivis tersebut telah melampaui batas.

“Kegiatan aksi 313 sudah mendapatkan izin dari kepolisian, dan mengikuti prosedur yang ada. Jadi kenapa ditangkap,” ujarnya Sabtu (1/4/2017), dikutip dari Republika.

Sebelumnya diberitakan, Sekjen Forum Umat Islam (FUI), KH Muhammad Al Khaththath, ditangkap aparat kepolisian dan dibawa ke Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok Kamis (30/2/2017). Ia ditangkap atas dugaan makar bersama empat orang lainnya, yaitu aktivis Zainuddin Arsyad, Wakorlap Aksi 313 Irwansyah, Panglima FSI Diko Nugraha, dan Andry.